Sidang MK: Bisakah masuk penjara karena identitas seks?

Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui uji material KUHP tentang tindakan cabul sesama jenis, maka kaum LGBT terancam masuk penjara bertahun-tahun karena identitasnya.

Sidang ke tujuh uji material Mahkamah Konstitusi akan berlangsung Selasa (30/08), dengan mendengar pandangan pihak-pihak yang diajukan para pemohon perubahan KUHP.

LGBT ditolak di Indonesia karena alasan agama dan moral

Uji material diajukan oleh beberapa kalangan di Allansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia.

Pengamat hukum yang akan didengar pandangannya dalam sidang lanjutan MK Selasa memperingatkan terjadinya over criminalization, atau pemidanaan berlebihan, serta minimnya kapasitas penjara, yang bisa mendorong aksi main hakim sendiri.

Diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 284 tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan unruk diperluas ke konteks diluar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Dan Pasal 292 tentang percabuulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.

Peneliti hukum dari Institue for Criminal Justrice Reform, Erasmus Napitupulu, yang akan didengar pandangannya berkata jika disetujui, putusan MK bukan hanya akan mempengaruhi kaum LGBT saja.

“Kami tidak memandang kepentingan LGBT. Berdasarkan riset kami, kalau permohonan ini diterima, sasaran utamanya justru bukan LGBT, tapi seluruh rakyat Indonesia. KPAI surveinya tahun 2011 ada 60% remaja melakukan hubungan seksual di luar nikah. Artinya, kalau permohonan ini diajukan, ada 60% remaja yang dikriminalisasi”, jelas Erasmus.

Erasmus menekankan pula bahwa upaya ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi warga negara

Namun, Rita Soebagio, Ketua Aliansi Cinta Keluarga sebagai pemohon uji materi, menyangkal hal itu. Menurutnya uji materi ini lebih dimaksudkan untuk perbuatan yang dilakukan di ruang publik

“KUHP hanya berlaku untuk dipakai di publik. Kamar tidak mengganggu publik, jadi KUHP tidak bisa bekerja. KUHP berhenti di depan kamar... Ini adalah bagian kita untuk menjaga nilai-nilai moral. Apakah ini berlebihan?”, kata Rita Soebagio beberapa waktu lalu.

Masalahnya, sekarang pun sudah terjadi banyak penggrebekan ke kamar kos, ke rumah-rumah, juga kamar hotel, dengan dalih susila. Dan sesudah keriuhan terkait LGBT belakangan, banyak juga kasus penggrebekan terhadapyang dicurigai LGBT.

Erasmus menambahkan, jika dikabulkan MK, publik seperti mendapat dorongan tambahan untuk aksi main hakim sendiri.

“Ketika proses peradilan tidak dapat dilakukan karena pidana terlalu banyak, akan ada pengurangan kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Publik akan main hakim sendiri”, kata Erasmus.

Di tangan DPR dan Presiden

Ahli hukum pidana yang juga mantan hakim agung, Asep Iriawan, berkata jika Mahkamah Konstitusi menyetujui tidak dengan serta merta para LGBT dan pelaku hubungan seks di luar nikah bisa dipidana dan masuk penjara.

Prosesnya masih harus dilanjutkan ke DPR dan ditandatangani presiden, katanya.

“Yang membuat norma UU harus DPR sama Presiden”, kata Asep Irawan.

Di sisi lain, Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu mengatakan, dengan keadaan sekarang pun , penjara sudah kelebihan kapasitas luar biasa. Soal berjejalnya penjara ini misalnya dijadikan dalih oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mempermudah remisi atau pemotongan hukuman bagi adilkah memenjara para terpidana korupsi.

sumber:http://www.bbc.com/

#LGBT #Nasional #News #Parlement